Mengurai Benang Kusut PD Agro Madear

Mengurai Benang Kusut PD Agro Madear
Meski pihak pengelola managemen PD Agro Madear telah berupaya menunjukan kinerja optimal, namun hingga kini Komisi III DPRD Simalungun yang membidangi anggaran tetap bersikukuh tidak bersedia mengakoomodir penggunaan anggaran kepada perusahaan daerah milik Pemkab Simalungun itu. Secara tegas, komisi ini juga menolak untuk turut bertanggungjawab terhadap pengucuran dana sebesar Rp815 juta pada Juni 2007 lalu yang diberikan kepada perusahaan ini.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Simalungun, SM Simarmata, Selasa pekan lalu di Sekretariat Komisi III DPRD Simalungun, latar belakang tidak disetujuinya pos anggaran yang diajukan pihak eksekutif pada PAPBD 2007 lalu untuk PD Agro Madear, karena dana yang dialokasikan tersebut dinilai tidak layak diajukan. Apalagi penggunaan dana itu bukan untuk hal yang mendesak dan tidak menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat.
"Tidak ada alasan bagi komisi tiga untuk menerima dan membahas bila pihak eksekutif mengajukan pengucuran dana dari APBD Simalungun untuk PD Agro Madear," katanya.
Kurang Etis
Sejak awal, rencana pendirian PD Agro Madear hingga rekrutmen pengelola managemen perusahaan ini tidak melibatkan Komisi III. Padahal sesuai aturan, Komisi III seharusnya terlebih dahulu membahas anggaran yang bakal digunakan PD Agro Madear. Uniknya, penggunaan anggaran yang semestinya diperuntukan sebagai modal awal sebesar Rp815 juta, hingga kini tak jelas realisasinya dan pengalokasiannya. Yang pasti, Komisi III DPRD Kabupaten Simalungun, tidak pernah mengakui keberadaan PD Agro Madear.
"Bila ada tuntutan hukum atas penggunaan dana tersebut, yang bertanggung jawab adalah pihak eksekutif dan unsur Pimpinan DPRD Simalungun, bukan Komisi III yang membidangi anggaran. Kita bersedia menjadi saksi pelapor bila nantinya penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan," kata Simarmata.
Sejauh ini, sambung Simarmata, meski telah memasuki semester I laporan pertanggungjawaban (LPj) Bupati Simalungun tahun 2008 tentang APBD tahun ini, apa dan bagaimana aktifitas PD Agro Madear belum diketahui sama sekali. "Kita belum tahu apakah mereka telah memiliki syarat adminitrasi pendirian yang telah lengkap atau apakah telah memiliki lahan dan gudang yang layak. Apakah mereka telah memiliki mesin industri serta ijin ekspor-import. Kita belum tahu sama sekali. Hanya yang kita pantau di lapangan, PD Agro Madear masih berkutat dalam penyiapan kesekretariatan yang letaknya pun dinilai kurang strategis. Semestinya dengan modal yang ada, mereka telah melakukan aksi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat petani dan keberadaanya benar-benar dapat dirasakan oleh petani. Kalau tidak sekarang, kapan lagi mereka lakukan," paparnya.
Perusahaan Daerah Legal “Dari awal pendiriannya, PD Agro Madear telah memenuhi syarat adminitrasi pendirian yang lengkap. Mekanisme rekrutmen manajemennya pun telah dilakukan dengan fair,“ jelas Direktur Pembangunan PD Agro Madear, Janroman Saragih saat dimintai tanggapannya soal keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis ini.
Lebih jauh dijelaskanya, pembentukan dan pemilihan pengelola manajemen perusahaan ini dilakukan oleh tim idependen dan jauh dari unsur rekayasa. "Kalau hingga kini masyarakat belum merasakan dampak dari keberadaan PD Agro Madear, sangat wajar karena PD Agro Madear umurnya baru hitungan bulan. Konsentrasi pengelola manajemen PD Agro Madear masih mengarah pada penyusunan program serta analisa dari objek bisnisnya hinga kelak hasilnya dapat memenuhi kebutuhan pasar, baik lokal, nasional maupun internasional," ujarnya.
PD Agro Madear, lanjutnya, murni milik pemerintah daerah. Artinya keberadaan perusahaan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya bagi petani. Untuk menunjukan hasil kerja optimal, PD Agro Madear harus diberi kesempatan untuk bekerja dengan baik memenuhi kewajibanya hingga keberadaan perusahaan ini dapat dirasakan manfaatnya, terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) Simalungun.
"Pengelola manajemen PD Agro Madear direkrut atas dasar profesionalime, bukan atas dasar suku, ras dan agama. Artinya, managemen PD Agro Madear sangat terbuka bagi siapa pun yang dapat menujukkan kualitas keprofesionalannya. Bila kelak kami dianggap gagal, tentunya dapat diganti kapan saja. Rekrutmen bedasarkan kekerabatan dan nepotisme tidak berlaku di perusahaan ini," tukasnya.
Butuh Alokasi Dana Besar
Janroman juga menjelaskan, untuk menjadikan PD Agro Madear menjadi perusahaan yang layak untuk beroperasi, diperlukan dana yang tidak kecil. Untuk itu, sangat dibutuhkan perhatian dari pemerintah untuk segera mengalokasikan dana segar untuk menyokong biaya operasional perusahaan ini.
Disebutkannya, alokasi dana yang dikucurkan sebelumnya sebagai modal awal telah direalisasikan pada pengadaan kesekretariatan, perkantoran dan biaya operasional penelitian serta program-program peningkatan kualitas hasil pertanian lainya. Kebutuhan modal kerja yang mendesak tidak hanya merupakan konsekuensi dari ragam kegiatan yang telah dicanangkan, tetapi juga dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat akan manfaat dari keberadaan PD Agro Madear.
"Kalau selama ini ada hal-hal yang perlu diperjelas dan dimusyawarahkan, pengelola manajemen PD Agro Madear siap menjembataninya. Ke depan, kinerja PD Agro Madear diharapkan dapat lebih lancar dalam melayani kebutuhan masyarakat petani. Masih banyak sarana pendukung yang penting dan harus dimiliki PD.Agro Madear. Namun pengadaanya tidak segampang membalikan telapak tangan. Diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak yang berkompeten atas pendirian perusahaan ini," jelasnya.
Dipertanyakan
Menanggapi kontroversi yang menimpa perusahaan ini, Agus Marpaung, Direktur CBR Foundation menyatakan, terbentuknya PD Agro Madear yang terkesan kontrovesial karena sarat dengan berbagai problema, seharusnya segera diatasi. Meski perusahaan ini telah mendapat legalitas dan memiliki modal untuk memulai operasinya, ternyata Direktur PD Agro Madear terpilih tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk menujukkan kepada publik kalau pendirian perusahaan daerah ini telah dirangcang secara matang.
"Sudah selayaknya pengelola manajemen PD Agro Madear dapat segera dilihat aktifitasnya.Paling tidak masyarakat dapat melihat kalau peluang yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau sampai saat ini belum nampak hasil kerjanya, dapat dipastikan kalau direktur terpilih tidak memiliki konsep yang jelas," ujarnya.
Dana awal sebesar Rp 800 juta, menurut Agus, telah cukup sebagai dana awal untuk memulai usaha. PD Agro Madear seharusnya belajar kepada koperasi yang berhasil melakukan sesuatu yang kecil tetapi mempunyai dampak besar kepada masyarakat.
”Aktifitas PD Agro Madear perlu dipetanyakan. Sejauh mana kemampuan para pelaksana yang disebut-sebut telah lulus seleksi. Jangan-jangan mereka yang terpilih hanyalah orang-orang yang hanya pintar berteori, namun saat mengimplementasikanya tidak mampu sama sekali. Jika hal ini dibiarkan terus, mereka makan gaji buta dan sebaiknya diganti saja,” tandasnya. (ded)