PDP Hadir Menyingkirkan Budaya Busuk

Secara berkesinambungan, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang mengusung Nomor 16, melakukan pembenahan pembekalan kader dan para Calon Legislatif (Caleg), serta segenap pengurus, khususnya di tingkat kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Utara (Sumut).
Agenda ini merupakan permewujudan kesiapan Partai menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar pada April 2009 nanti. Puluhan ribu massa fanatik Partai berlambang Banteng mirip tanda tangan ini berbondong-bondong menyemuti Kota Medan.
Mereka berasal dari 28 kabupaten/kota menyambut kehadiran Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional (PKN), Laksamana Sukardi dan Ketua Pelaksana Harian Pusat, Roy BB Janis serta Bendahara Noviantika Nasution, Sabtu pekan lalu.
Petinggi Partai ini sengaja hadir memenuhi undangan pengurus Pimpinan Kolektif Propinsi (PKP) Sumatera Utara yang saat ini diketuai Marlon Purba dan Sekretarisnya Kandi Simbolon. Sebelum Laksamana Sukardi, Roy BB Janis dan Noviantika Nasution tiba di Bandara Polonia, massa sudah berkerumun di Sekretariat PKP Sumut di Jalan Burjamhal No 8A Medan Petisah. Mereka kemudian berkonvoi menggunakan mobil dan sepeda motor menyambut dan menggiring ketiga petinggi partai itu ke Hotel Danau Toba Internasional (HDTI) di Jalan Imam Bonjol.
Tiga Budaya Busuk
Di balai pertemuan Deli Room HDTI, banyak hal yang dipaparkan Laksamana Sukardi. Diantaranya bagaimana prinsip dasar dan karakter partai ini berkomitmen bergerak bersama rakyat secara profesional membangun bangsa tanpa pandang bulu dan mengedepankan kejujuran.
Menurut Laksamana pada momen halal bi halal itu, ada tiga budaya yang harus dihilangkan oleh kader Partai Demokrasi Pembaruan, baik secara internal dan eksternal.
"Siapapun berbuat feodal di sebuah organisasi politik maupun sosial dalam menjalankan kepemimpinan berarti tidak mau memberi kesempatan bagi kadernya untuk berkembang. Sifat feodal akan merusak tatanan kehidupan berbangsa. Kredibilitas pemimpin seperti ini sangat diragukan akan mampu memajukan sebuah bangsa mencapai keadilan dan kesejahteraan yang bersih dan jujur,” sebutnya.
Kemudian, budaya uang adalah sebuah itikad buruk menghalalkan segala macam cara meraup keuntungan pribadi maupun golongannya. Memeras rakyat melalui lembaga eksekutif ataupun legislatif.
Selanjutnya, budaya konflik juga dikatakan sebuah fenomena yang tidak boleh ditolerir. Sejauh ini fungsi hukum belum sepenuhnya pro aktif dan tegas menjalankan proses hukum yang adil dan bijaksana sesuai aturan yang berlaku. Akibatnya, perselisihan di berbagai daerah pun terjadi, baik itu di tatanan pemerintahan dan di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga budaya ini merupakan fenomena yang masih kokoh merusak tatanan kehidupan dari jamannya Orde Baru sampai Reformasi kini. Secara politik budaya ini masih melekat sehingga melahirkan krisis berkepanjangan yang menimbulkan kesengsaraan. Paling menonjol adalah krisis kepercayaan rakyat terhadap elit politik dengan kenyataan menguatnya krisis ekonomi, bahkan dalam penegakan hukum pun aparatnya ternodai alias terlibat praktek KKN. Rendahnya kualitas pelayanan dan sarana kesehatan serta keragu-raguan peningkatan mutu pendidikan.
Ironisnya, belakangan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara beruntun mengungkap kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menangkapi para anggota DPR-RI. Skandal seks pun mewarnai karakter bejat para wakil rakyat dengan beredarnya foto syur di berbagai media massa.
“Ini akibat mengabaikan falsafah Negara kita yang dituangkan dalam lima butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya menekankan agar semua kader PDP dan para caleg tidak mau terkontaminasi. Kalimat wakil rakyat yang terhormat harus tetap dipedomani agar kecintaan rakyat semakin melekat,” tegasnya.
Laksamana pun berharap pola kepemimpinan yang kolektif di Partai Demokrasi Pembaruan mampu menciptakan demokrasi baru menolak feodalisme, sifat rakus uang dan menolak konflik. Dengan begitu, kedaulatan di tangan rakyat benar-benar dirasakan.
“Kunci dasar ini harus kita hidupkan mulai dari Sabang sampai Merauke. Mari kita ciptakan persatuan dan kemanusiaan yang adil dan beradap serta keadilan sosial bagi seluruh bangsa ini,” ungkap Laksamana disambut riuhnya tepuk tangan para kader PDP.
Urutan Ketiga
Pada kesempatan itu, Roy BB Janis selaku Ketua Pelaksana Harian mengungkapkan, walaupun partai ini belum melakukan aksi kampanye, survey membuktikan PDP berada di urutan ketiga secara nasional yang didukung oleh rakyat. Sistim kolektif diterapkan dari tingkat pusat hingga ke daerah dengan memahami latar belakang dan konsekuensi visi, misi partai bernomor 16 ini.
Roy juga menceritakan ketika dirinya menghadiri undangan pengurus partai di Banyuwangi. Secara spontan para peramal mendatanginya mengatakan partai berlambang Banteng Putih ini punya peluang besar memenangkan Pemilu 2009 nanti.
“Kita belum pernah muncul di media elektronik dan media massa lainnya. Tapi dari hari kehari rakyat semakin banyak menaruh kepercayaan kepada partai kita. Hasil poling nasional menempatkan PDP di urutan ketiga yang dicintai oleh rakyat,” ungkap Janis disambut gembira massa PDP dan simpatisan.
Caleg Perempuan Terbanyak
Satu hal menarik, amanah UU No 10/2008 tentang Pemilu yang menekankan kuota minimal 30 persen caleg kaum perempuan harus diakoomodir oleh semua partai politi, mampu dipenuhi bahkan lebih di tubuh PDP. Tentunya hal ini merupakan sebuah prestasi.
Menurut pemaparan Noviantika Nasution, partai ini memiliki caleg perempuan terbanyak, mencapai 42 % dari 77 daerah pemilihan. Delapan belas orang berada di nomor urutan satu. Demikian pula di Sumut mencapai 32 %. Pemahaman persamaan gender benar-benar dijalankan dengan fakta mencengangkan bahwa di Jakarta Selatan (Jaksel) 100 % caleg-nya adalah perempuan.
Tak hanya itu, seorang mantan warga negara Jerman bernama Petra yang kini sudah berstatus warga negara Indonesia pun memilih masuk PDP. Bahkan dirinya sebagai Caleg di Pulau Dewata, Denpasar Bali.
“Kitalah satu-satunya partai yang terbanyak caleg perempuan bahkan satu-satunya punya caleg mantan orang bule. Kita sama sekali tidak memaksakan mereka atas kenyataan ini. Kejadiannya ibarat sungai mengalir dengan sendirinya. Bung Petra yang dulunya orang Jerman malah punya kepribadian yang sangat Indonesiaisme. Di usianya yang masih dua puluh tujuh tahun bertekad memajukan pulau Bali sebagai kota turis yang sangat diminati internasional melalui konsep yang akan diterapkannya di lembaga legislatif,” ujar Noviantika.
Selain itu, Noviantika juga menceritakan pengalamannya yang sudah puluhan tahun menggeluti partai politik. Selama itu dia merasakan banyaknya idealisme yang tidak dijalankan sehingga dia memilih sebagai salah seorang pendiri di Partai Demokrasi Pembaruan. Dia juga mengisahkan pernah dipercayakan oleh atlit basket menyandang jabatan Ketua Umum di Perhimpunan Basket Indonesia.
“Ketika saya bergabung dalam sebuah partai, saya selalu disebut cengeng karena sering menangis mendengar pidato Sang Ketua. Tangisan itu bukan karena saya bangga, tapi apa yang disampaikan tidak sepadan dengan fakta yang dirasakan kadernya apalagi rakyat. Tapi itu kisah dulu. Sekarang mari kita bangkit membangun demokrasi yang seutuhnya. Awal bulan depan ini juga saya mengajak saudar-saudari mendukung Kota Medan sebagai tuan rumah turnamen basket junior tingkat Asia. Walaupun Medan belum punya gedung berstandar tnternasional, tapi atlit kita harus kita dukung,” pinta Noviantika.
Komitmen Bersama Rakyat
Sementara, Ketua Pelaksana Harian Pimipinan Kolektif Propinsi Sumut Marlon Purba yang juga salah seorang pendiri partai ini menyampaikan kepada Laksamana Sukardi, Roy BB Janis dan Noviantika Nasution, semua amanah dan penegasan yang disampaikan Pimpinan Kolektif Nasional akan diterapkan sampai ke pelosok daerah di Sumut. PDP bahu-membahu berjuang maksimal memulihkan kepercayaan bergerak merangkul kaum tertindas bangkit dari keterpurukan mengedepankan hak-hak yang seharusnya diraih.
Hal senada juga ditekankan Ketua Pimpinan Kolektif (PKK) Kabupaten Simalungun Drs Johalim Purba. Mantan aktivis ini karena sudah sering membela masyarakat tertindas khusunya di Kabupaten Simalungun menyatakan komitmennya membangkitkan semangat baru memberantas KKN dan menolak penindasan.
“Selama ini kita selalu bergerak menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD karena banyaknya kejahatan yang dirasakan masyarakat. Kini dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat pula kita berupaya masuk dalam sistem di DPRD. Agar aspirasi yang selama ini terabaikan kita wujudkan kembali. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kecuali kematian. Di Negeri ini rakyat adalah Raja. Rakyatlah yang menentukan pilihan siapa berhak memimpin,” ujar Johalim yang juga Caleg di Dapem 5 Kabupaten Simalungun ini.
Demikian pula komitmen para caleg Kabupaten Simalungun yang mendapat pembekalan dari pengurus pusat itu seperti Johanes Purba Ssi.Spd dan Erika Tampubolon dan Andi Samosir dari Dapem IV, Jonlenon Sipayung SE.Ak, Abdi M Purba dan Belman Manurung dari Dapem III , Sharum Purba, Misnan Saragih dan Iryianti dari Dapem II , serta Johanes Sembiring, Lita Zahwani dan Sugiarto dari Dapem I.
“Para Caleg kita dari Kabupaten Simalungun menyatakan komit berjuang tanpa janji muluk-muluk. Sudah saatnya perubahan yang lebih baik itu kita capai,” tukas Johalim. (ren)